Hukum Negara Darurat (Staatsnood Recht)

ilustrasi

Secara istilah Staatsnood Recht terbentuk atas dua kata yaitu Staatsnood dan Recht. Staatsnoed berarti negara darurat dan Recht berarti hukum. Jadi, menurut istilah Staatsnood Recht adalah hukum negara darurat, atau hukum negara ketika dalam keadaan darurat.

Bila ditilik lebih lanjut, maka ada dua hukum yang berlaku yaitu hukum negara dalam keadaan normal atau biasa dan hukum negara dalam keadaan darurat atau luarbiasa. Di banyak negara istilah yang dipakai untuk penyebutan hukum negara darurat itu berbeda-beda, misalnya: state of emergency di Pakistan, India, Afrika Selatan, dan Irlandia. State of civil emergency di Belanda,  martial law di Inggris, Polandia, Amerka, dll. Di banyak negara istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan, keadaan bahaya ( dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 ), dan keadaan kegentingan yang memaksa ( dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 ).

Hukum negara inipun tidak bisa dilihat langsung sebagai keadaan negara yang genting namun ada 2 hal yang perlu diperhatikan, pertama negara dalam keadaan darurat (staatsnood) dan hukum negara yang darurat (noodstate recht). Hukum negara darurat (staatnood recht) itu merujuk pada penerapan hukum negara yang diberlakukan dalam keadaan darurat atau kegentingan, jadi hukum yang berlaku adalah hukum dalam keadaan darurat. Sementara “noodstaat recht” itu dimana negara tidak dalam keadaan darurat, namun hukum tata negaranya yang darurat.

Mungkin bisa dijadikan contoh seperti ini: saat terjadi perang, maka negara dalam keadaan darurat. Negara yang darurat dapat menerapkan hukum negara yang darurat atau staatsnood recht. Hal, ini bisa dipahami bahwa hukum tersebut sudah dibuat sebelumnya dan akan dilaksanakan bila negara dalam keadaan darurat. Lihat, istilah yang dipakai di Indonesia disana ada Pasal yang mengatur, pasal itu sudah menyiapkan semacam mekanisme yang mengatur ketika negara dalam keadaan darurat. Jadi, secara objektif sudah diatur sebelumnya. “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (Pasal 22 ayat 1).” Misalnya: ada negara tetangga yang menyatakan perang secara tiba-tiba dan melakukan penyerangan, presiden tidak bisa diskusi dulu dengan DPR, yang menurut pasal 11: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Presiden bisa langsung menyatakan perang untuk menyelamatkan negara dalam keadaan genting tersebut dalam posisi ini negara dalam keadaan genting dari posisi tata negara dan keadaan negara.

Staatsnood recht sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut dua kondisi yaitu negara dan hukumnya yang berada dalam keadaan darurat. Sementara noodstaat recht, merujuk pada hukum tata negaranya saja yang darurat. Penerjemahan terhadap kondisi darurat ini tidaklah sama bagi pakar hukum yang berada dalam pemerintahan (parlemen dan presiden) maka kondisi ini lebih bersifat subjektif dan tidak tertulis.

Contoh: pada saat Indonesia sedang menyusun konstitusi yang baru setelah RIS bubar dan berdiri NKRI. Diberlakukan UUDS, nah kondisi secara konstitusi darurat (noodstaat recht) namun tidak bisa diterjemahkan kondisi ini secara umum begitu karena sangat subjektif tergantung siapa yang melihatnya, namun ketika semakin berlarut-larut, terjadi krisis akibat pemberontakan di daerah, jatuh bangun kabinet karena sistem parlementer, berdirinya banyak dewan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, dll. Konstitusi yang tak kunjung terbentuk akibat tak pernah sampai mencapai suara bulat forum yaitu 2/3 suara. Akhirnya, negara masuk dalam keadaan genting. Presiden dalam hal ini menggunakan hukum negara darurat yang bersifat staatsnood recht yaitu dekrit 5 Juli 1959 untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 yang sebelumnya tidak diatur dalam konstitusi (tak ada pasal yang mengatur dekrit presiden). Ini kemudian mengakhiri perdebatan masalah konstitusi dan mengembalikan Indonesia kesistem presidensial dan menandai awal dari demokrasi terpimpin.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s