SISTEM TANAM PAKSA

1. Pendahuluan

Gubernur jendral yang baru untuk Indonesia yaitu Yohanes Van De Bosch yang dserahi tugas utama untuk meningkati produksi pangan ekspor yang terhenti sejak sistem pajak tanah berlaku.

Cultuurstelsel merupakan pemulihan sistem eksploitas berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekan oleh VOC dahulu. Sistem tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagangan untuk ekspor ke pasaran dunia. Walauun antara sistem eksploitasi VOC dan sistem tanam paksa terdapat persamaan khususnya dalam penyerahan wajib.

2. Pelaksanaan

Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa yang tertera dalam lembaran negara atau staatblad tahun 1834, no. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan dipulau Jawa berbunyi:

a.         Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk terhadap penyedian tanah/lahan.

b.        Bagian dari tanah pertanian yangdisediakn penduduk untuk tujuan ni tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian.

c.         Kerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi untuk menanam padi.

d.        Bagian dari tanah yang disedikan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pajak.

e.         Tanaman dagang dihasilkan dari tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah.

f.         Panen tanaman yang gagal dibebankan kepada pemerintah.

g.        Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan pemerintah.

Salah satu akibat yang penting dari sistem tanam paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah bersama. Hal ini disebabkan karena pegawai pemerintah kolonial cendrung memperlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa sebagai satu keseluruhan untuk mempermudahkan pekerjaan mereka dalam menetapkan tugas penanam-penanaman paksa yang dibebankan pada tiap desa.

3. Pengaruh

Dalam menganalisa dampak (impact) penanaman tanaman dagang secara paksa, Geertz mengadakan perbedaan antara tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman, seperti gula, nila, dan tembakau, dapat ditanam di tanah-tanah sawah berseling (rotasi) dengan padi dalam jangka waktu satu tahun. Tanaman tahunan meliputi lada, kopi, teh, karet. Tdak dapat tumbuh berselng waktu padi.

Karena ciri-ciri pertumbuhan yang berbeda, dampak tanaman musiman dan tanaman tahunan atas masyarakat juga berbeda. Tanaman musiman mempunyaa sistem yang mengusahakan tanaman-tanaman ini  dapat mengembangkan hubungan dengan masyarakat petani yang oleh Geertz disebut hubungan tmbal balik (mutualistic relatonship). Sedangkan tanaman tahunan yang ada di daerah-daerah yang masih kosong dan bukan dari daerah pertanian rakyat. Tanaman tahunan seperti kopi, teh, terdapat di daerah pegunungan atau daerah yang belum digarap, dengan demikian menyebabkan semacam envalve dalam sistem pertanian Indonesia pada umumnya.

Tanaman dagangan utama sistem tanam paksa adalah kopi dan gula, jika luas tanah yang diperlukan untuk penanaman kedua tanaman ini, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, labayang di peroleh dari hasil ekspor dan dampak terhadap masyarakat di pulau Jawa. Karena teh adalah tanaman musiman sedangkan kopi tanaman tahunan, maka kedua tanaman ini adalah contoh untuk meneliti samapai berapa jauh perbedaan dampak antara tanaman musiman dan sistem tanaman tahunan atas petani.

Seperti padi, gula juga memerlukan tanah yang diirigasi. Denagn demikian tanah sawah dapat digunakan untuk menanam tebu. Pemilik sawah pun harus menyerahkan sebagian dari sawah mereka untuk ditanami tebu dengan skema rotsi tertentu dengan penanaman padi. Tiap desa ditentukan bagian dar luas tanah yang harus di serahkan untuk penanaman tebu. Selain itu penduduk desa juga diharuskan melakukan pekerjaan wajib lainnya, seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik dan bekerja di pabrik itu sendiri. Kadang-kadang seluruh penduduk desa dikerahkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan pejabat. Di lakukan dalam bentuk kerja rodi.

Menurut Gonggrjip, selama duapuluh tahun pertama (1830-1850) sistem tanam paksa dan beban penanaman paksa justru paling berat menekan rakyat, pekerjaan rodi untuk rakyak pun malah bertambah lagi. Pekerjaan rodi itu meliputi pembagunan dan pemeliharaan sarana umum para pemerintah kolonial, seperti jalan, jembatan, waduk, rumah pegawai kolonial. Mereka juga bekerja sebagai pengangkut surat dan barang-barang, menjaga gudang dan lain-lain.

Pekerjaan rodi yang paling menekan adalah membangun dan memelihara benteng-benteng untuk tentara kolonial. Karena pekerjaan ini sangat berat dan  perawatankesehatan pekerja sangat kurang, tidak mengherankan ribuan penduduk mati karena penyakit, kekurangan makan, dll. Karena banyaknya korban meninggal selama melakukan pekerjaan ini, akhirnya praktek kerja rodi ini dihentikan.

Perkembangan yang tampak pada masa ini adalah kenaikan produksi hasil tanaman dagangan yang pesat akibat sistem tanam paksa sejak 1830, antara lain, ekspor kopi berjumlah 288 ribu pikul, gula 108 ribu pikul, nila berjumlah 42 ribu pound dalam tahun 1831.

Tahun 1840, ekspor kopi dari jawa meningkat sampai132 ribu pikul, gula sampai 1032 pikul dan nila sampai dengan 2123 ribu pon.

Kenaikan volume ekspor ketiga tanaman ini selama sistem tanam paksa berlangsung, dibarengi dengan kenaikan dalam nilai ekspornya. Jika tahun1830 ekspor kopi berjumlah f. 4.557.000, maka pada tahun 1840 naik menjadi f. 37.368.000, ekspor gula tahun 1830 berjumlah f. 1.558.000, maka ditahun 1840 berjumlah f. 13.782.000, dan dalam tahun 1830 telah terjadi kenaikan sampai dengan f. 6.371.000. Di samping ketiga tanaman ini, pemerintah kolonial menanam tanaman teh dan tembakau, tetapi tidak sebagus ketiga tanaman dagang itu.

Ekspor hasil tanaman dagangan tersebut sempat mengalami kemunduran setelah tahun 1840, tetapi meningkat lagi pada tahun 1850 karena kenaikan produksi pertanian pada umumnya. Mengenai peningkatan produksi padi tidak berlaku secara umum, Cuma beberapa daerah di Jawa Timur. Pada umumnya yang dilihat adalah hal sebaliknya, yaitu di mana para pegawai kolonial hanya mementingkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia, sedangkan penanaman padi diabaikan. Ternyata sistem tanam paksa yang selama 10 tahun pertama dilihat berkembang secara pesat memiliki kelemahan-kelemahan serius, seperti beban rakyat yang berat, penanaman-penanaman yang tidak cocok, dan sebagainya.

Keadaan ekonomi yang terlihat tidak begitu baik seperti disangka orang, mula-mula di daerh Cirebon dalam tahun 1843 sewaktu pemerintah kolonial ingin mengekspor beras yang dihasilkan petani. Perusahaan yang ditunjuk  untuk menarik pajak yang berbentuk beras terkalang kendala karena padi merupakan tanaman yang ditanam relatif sedikit daripada tanaman dagang tersebut, maka pemungutan pajak beras ini sangat memberatkan penduduk wilayah Cirebon. Keaadan ini tambah parah dengan terjadinya kegagalan panen di pantai utara Jawa, sehingga mengakibatkan bahaya kelaparan di Cirebon, sehingga ribuan keluarga terpaksa mengungsi ke daerah lain. Tragedi serupa juga terjadi di Demak pada tahun 1848 dan Grobogan pada tahun 1850.

Kejadian di atas merupakan titik balik sistem tanan paksa, terlihatlah batas-batas kemampuan sistem tanam paksa untuk mengeksploitasi petani Jawa sampai tahun 1840. Antara tahun 1845 dan 1851 dbwah Jendral Rochussen penanaman paksa mulai dikurangi. Sistem tanam paksa memperlihatkan keunggulannya selama jangka waktu1830-1840, pada tahun 1840 jelas memperlihatkan bahwa rakyat di Jawa tidak dapat diperas lagi. Menurut penilaian Furnivall, sistem tanam paksa setelah tahun 1840 sudah usang dan tidak lagi cocok dengan perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi setelah tahun 1840. rakyat Belanda umumnya tidak tahu mengenai kemelaratan dan penderitaan akibat sistem tanam paksa bagi rakyat Jawa yang telah berhasil menaikkan tingkat kemakmuran rakyat Belanda. Hal ini dikarenakan jaringan pengangkutan dan komunkasi di Jawa jauh dari kata memadai, dan juga surat kabar belum berkembang.

Keadaan tu berubah setelah tahun 1850, sewaktu rakyat Belanda mulai mendapat berita mengenai keadaan yang terjadi sebenarnya di Pulau Jawa, khususnya tentang tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial dan penderitaan rakyatnya. Antara tahun 1850-1860 terjadi perdebatan yang hangat mengenai kegunaan sistem tanam paksa. Perdebatan ini dikarenakan menjalarnya paham liberalisme pada abad 19 di Eropa termasuk Belanda.

Para penganut paham liberalisme tidak setuju dengan sistem tanam paksa ini, karena keuntungan yng diperoleh dari sistem tanam paksa yang semakin merosot. Pengusaha swasta dan pendukung-pendukung politiknya menyarankan sebaiknya Indonesia dibuka untuk swasta yang lebih mampu untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Beberapa tokoh Belanda yang menentang tanam paksa dan menganjurkan pembukaan Indonesia untuk swasta antara lain, Baron van Hoevell, Vitalis dan lainnya. Dan juga timbulnya dua penerbitan yang mengungkap secara jelas penderitaan penduduk Jawa dan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem tanam paksa yaitu buku Max Havelaar karya Douwes Dekker (Multatuli) dan pamflet yang berjudul Suiker Contracten (Kontrak-kontrak gula) karya Fransen van der Putte yang membawa angin terhadap oposisi Belanda pada tahun 1860.

Kedua tulisan itu menjadi senjata yang ampuh dan efektif oleh alran liberalisme untuk menghapus sistem tanam paksa. Setelah perjuangan yang cukup lama akhirnya pada tahun 1872 aliran liberalisme menentukan kemenangan politiknya di Belanda.

Di Jawa sendiri tanam paksa pada tahun 1860 lambat-laun mulai dihapuskan, penanaman lada di hapus pada 1860, teh dan nila 1865. Namun demikian, beberapa tanaman dagangan khususnya kopi. Misalnya penanaman kopi di Parahyangan berlangsung sejak zaman VOC baru dihapus secara resmi pada tahun 1917. Pada tahun 1920 sisa-sisa penanaman paksa lainnya sama sekali terhapus dari muka bumi Indonesia.

4. Penilaian

Ciri pokok sistem tanam paksa adalah pemungutan pajak dari rakyat Indonesia dalam bentuk hasil-hasil pertanian. Jika sebelum tahun 1830, atau sebelum sistem tanam paksa dipakai, pemerintah kolonial terus-menerus mengalami defisit, maka terhitung mulai tahun 1831 defisit dalam anggaran mengalami surplus akibat sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pada umumnya berhasil dalam meraih batig slot (saldo untung) yang besar. Misalnya antara 1832-1867 saldo untung nencapai f. 967 juta, tahun 1867-1877 mencapai f. 287 juta. Maka jumlah batig slot yang di peroleh Belanda dari sistem tanam paksa selama empat dasawarsa mencapa f. 784 juta, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Pos pengeluaran terbesar dalam anggaran belanja adalah perdagangan dan penanaman.

Saldo ini mulai turun dalam tahun 1867 sewaktu parlemen Belanda menghendaki pengeluaran yang lebih besar untuk prasarana di Hindia-Belanda. Pada tahun 1870, saldo untung tersebut mulai lenyap akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah kolonial karena perang yang dilakukan di Aceh.

Dengan demikian sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan suatu sistem eksploitasi yang sama dengan VOC dulunya. Sistem tanam paksa ini menimbulkan perubahan khususnya disintegrasi struktur sosial masyarakat Jawa. Terutama makin meresapnya ekonomi dan lalulintas uang yang sebelumnya tidak dikenal masyarakat Jawa.

Dengan dihapusnya sistem tanam paksa karena di anggap sistem eksploitasi yang tidak begitu efisien. Dengan demikian terbukalah peluang bagi modal swasta Belanda untuk masuk ke Hindia-Belanda

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s