Epilog Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Ini bukan tulisan saya, ini tulisan Guru Besar saya di Kampus. Pak Alex, satu-satu Profesor di Program Studi Pendidikan Sejarah sekarang ini. Beliau masih aktif mengajar dikampus, ini tulisan beliau yang diminta kepada mahasiswa untuk dibaca. Nah, saya sebagai mahasiswanya membantu menyebarluaskan artikel yang bermanfaat ini. Tulisan ini di terbitkan oleh Koran Harian Banjarmasinpost pada 15 Agustus 2012. Yang saya copas adalah yang dari Banjarmasinpost online. Kata-kata beliau yang paling saya ingat, “more spesefik more saintis.” n_n

Rabu, 15 Agustus 2012 | 02:14 Wita

 

Oleh: Prof Alex A Koroh, Pensiunan PNS Guru Besar FKIP Unlam Banjarmasin

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 melahirkan konflik (pertikaian) yang sifatnya sangat fundamental (dasariah) antara kita dengan Belanda mengenai siapa yang berdaulat atas Indonesia, Belanda atau kita.

Belanda mengklaim atas dasar kedaulatan de jure (hak yuridis) yang diakui Sekutu sebagai pemenang PD II atas dasar San Francisco Charter (Juli 1945), waktu mendirikan PBB, terutama mengenai tujuan perang Sekutu, melawan negara-negara AS (Poros): Roberto (Roma, Berlin, Tokyo).

Indonesia menuntut berdasarkan kedaulatan de facto dan hak moril atas dasar Atlantic Charter (Agustus 1941), tentang self determination bagi tiap bangsa untuk merdeka dan bebas menentukan sistem yang disukainya.

Benturan antara dua macam kedaulatan tersebut melahirkan apa yang disebut dunia internasional (cq PBB) Indonesian question (soal Indonesia) sebagaimana diagendakan dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB selama kuang lebih tiga tahun.

Menyikapi soal tersebut terdapat opsi dikalangan para pemimpin bangsa kita.

Pandangan pertama mengharapkann penyelesaian pertikaian ini dengan jalan perundingan (diplomasi). Pandangan ini berpendapat sikap moderat melalui perundingan dengan Belanda perlu ditampilkan untuk meraih simpati internasional sebanyak banyaknya atas eksistensi dan keabsahan negara baru yang diproklamasikan itu.

Opsi ini didukung antara lain Syahrir yang beranggapan dalam persenjataan dan personel serta pengalaman perang modern Belanda lebih unggul dari para pejuang kita.

Pandangan kedua berkata konflik hanya dapat diselesaikan apabila Belanda dipaksa meninggalkan Indonesia oleh perlawanan bersenjata dari rakyat revolusioner. Tokoh yang mendukung opsi ini ialah Tan Malaka yang menghendaki Indonesia merdeka 100 persen.

Kombinasi perjuangan diplomasi (berunding) dan bertempur (perang). Pandangan ketiga ini melihat penyelesaian konflik tadi memerlukan jangka panjang, dimana ada tempat bagi diplomasi dan bagi perjuangan bersenjata.

Setelah melalui pertempuran-pertempuran besar dan kecil di berbagai tempat, akhirnya dengan bantuan Inggris sebagai pemimpin AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies), dengan panglimanya Letjend Sir Philip Christison, menugaskan berturut-turut dua diplomat ulung, Lord Invenchapel dan Lord Killearn sebagai penengah (mediator).

Usaha Lord Invenchapel mendekatkan pendirian kita dengan Belanda tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan di bawah pimpinan Lord Killearn yang menghasilkan persetujuan Linggarjati, nama desa di daerah Kuningan Jawa Barat dipilih sebagai tempat perundingan karena Belanda tidak mau datang ke Yogjakarta, pemerintah Indonesia menolak ke Jakarta.

Pelaksanaan persetujuan ini menimbulkan pertentangan baru, karena kedua belah pihak berpegang teguh pada penafsiran masing-masing. Belanda menuntut dibentuk pasukan bersama Indonesia-Belanda dengan nama Gendarmerie bersama, yang akan memelihara keamanan di wilayah RI.

Ini berarti akan menggerogoti kedudukan TNI. Tuntutan ini ditolak Indonesia. Jalan buntu ini membuat Belanda memilih perang untuk mencapai maksudnya. Belanda mengadakan serangan yang disebut “aksi polisionil”, dengan kata sandi “produk T”, untuk merebut kembali perkebunan-perkebunan serta sumber-sumber minyak di pedalaman Jawa dan Sumatera.

Atas inisiatif internasional, Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB tercapailah persetujuan baru di atas geladak kapal angkut pasukan Amerika Serikat USS Renville, karena kita tidak mau berunding di daerah Belanda dan mereka tidak mau berunding di daerah Republik.

Ternyata Belanda dalam perundingan politiknya mengemukakan tuntutan-tuntutan yang antara lain akan berarti pembubaran TNI. Tuntutan ini ditolak Indonesia. Justru yang harus dibubarkan KNIL. TNI akan menjadi inti dari Angkatan Bersenjata untuk negara yang dibentuk.

Karena tidak tercapai persetujuan Belanda menyerang Yogyakarta 18 Desember 1948 pagi. Memasuki Minggu 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerang Yogyakarta, mengawali agresi militer kedua Korps Speciale Troepen (Kopasus Belanda).

Sebelum serangan kedua kita mengalami tikaman dari belakang berupa pemberontakan PKI pada September 1948. Ledakan kekerasan internal ini berhasil ditumpas oleh satuan-satuan militer yang setia pada pemerintah.

Aksi militer ini lansung menuai reaksi internasional berupa tekanan berat internasional, antara lain dari Amerika Serikat yang mengancam menghentikan bantuan Marshall untuk recovery Belanda pasca PD II. Disamping itu aksi-aksi perang gerilya yang menyakitkan, menyadarkan Belanda bahwa hanya  melalui jalan diplomasi lah dapat mencapai jalan keluar yang tepat.

Kegiatan diplomasi dilanjutkan atas desakan internasional, menghasilkan persetujuan Roem-Roijen (6 Mei 1949), yang umumnya menguntungkan Indonesia dan tidak bagi Belanda. Persetujuan ini berakibat pemerintah RI dikembalikan ke Yoyakarta, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta dan perudingan antara RI dan Belanda dilanjutkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda dengan mediasi dunia internasional PBB c.q UNCI sebagai perpanjangan tangan Dewan Keamanan.

Konferensi Meja Bundar di Belanda menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sekalipun yang diakui oleh Belanda ialah Republik Federal Indonesia atas RIS dan bukan Republik Indonesia (RI) secara langsung dan sekalipun masih tersisa Irian Barat, yang tidak termasuk dekolonisasi.

Jika ditarik suatu kesimpulan dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa kemenangan dipihak Indonesia itu pada dasarnya dimungkinkan oleh dua kekuatan faktor, yaitu kemampuan nasionalisme Indonesia untuk menolak kembalinya kolonialisme di Indonesia pasca PD II. Kemudian pandanan dunia internasional yang tidak lagi menghendaki adanya kolonialisme, jadi harus ada dekolonialisasi. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s