Dampak Ketidakstabilan Politik terhadap Ekonomi-Keuangan RI (1950-1966)

ilustrasi

Pasca KMB (Konfrensi Meja Bundar) yang sudah disepakati, Indonesia mempunyai keadaan ekonomi yang buruk. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti isi persetujuan KMB, kondisi ekonomi Indonesia pasca perang kemerdekaan, dan perjuangan memasukan Papua Barat dalam NKRI. Setelah KMB Indonesia baru bisa menata ekonominya yang berantakan dengan lebih baik (terlepas dari blokade ekonomi yang dilakukan Belanda untuk memperlemah kedudukan Indonesia), beberapa kondisi dan kebijakan yang dikeluarkan terkait kondisi ekonomi keuangan. Secara ekonomi, Belanda masih menguasai perusahaan – perusahaan di sektor perkebunan dan menguasai perdagangan internasional Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949). Periode 1945 – 1949 adalah periode Indonesia berjuang untuk status negara merdeka dan diakui oleh dunia yang ditandai dengan pengakuan Belanda di KMB dengan syarat perusahaan Belanda di Indonesia tidak dinasionalisasikan. Bangsa Indonesia ketika itu menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

Pada 20 Maret 1950 uang bernilai Rp. 2,50 keatas dipangkas menjadi setengahnya, Pemangkasan nilai mata uang berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966. mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965–1966. Jadi periode Orde Lama yang dipimpin Soekarno lebih kuat nasionalismenya, sentralisasi, komando dan kepemilikan kolektif bisa disimpulkan berarti prosesnya menjauhi kutub “Laissez-Faire” dan mendekati kutub “Dirigisme/hegemoni”.

Banyaknyasumberdaya produksi mengalami kerusakan. Akibat perang kemerdekaan dan perjuangan Bangsa Indonesia untuk merdeka, banyak perkebunan serta berbagai instalasi industri yang rusak. Ini menyebabkan kemacetan dalam bidang industri, keadaan ini mempengaruhi kondisi ekonomi secara nasional. Defisit perdagangan internasional karena perkebunan yang rusak. Ketika itu, produktivitas perkebunan memegang peranan yang penting dalam perdagangan internasional Indonesia.

Indonesia yang menggunakan sistem ekonomi liberal ketika itu, sebagai negara yang baru merdeka struktur ekonomi Indonesia merupakan warisan Belanda (ekonomi kolonial) yang kemudian dirubah menjadi nasional. Sehingga dibutuhkan para pengusaha Indonesia, guna melahirkan para pengusaha yang maju tersebut oleh Sumitro Djojohadikusumo pada masa Kabinet Natsir merancang program yang dikenal dengan ekonomi gerakan Benteng.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun program ini dinilai gagal.

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Hubungan finek (finansial ekonomi), didasarkan pada UU nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangi rencana persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Pada 3 Mei 1956 presiden Soekarno menandatangai undang-undang pembatalan KMB. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sementara itu pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Penerapansistem ekonomi Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada seperti Gerakan Benteng, sistem ekonomi Ali-Baba juga kurang berhasil.

Selain beberapa hal terkait kebijakan politik ekonomi, demografi Indonesia juga mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.

Konfrontasi ekonomi dengan Belanda terkait Papua Barat, pembatalan isi perjanjian KMB. Pihak Indonesia memutuskan segala aktivitas hubungan perekonomian yang berkaitan dengan Belanda dengan cara :

  1. 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di jakarta yang dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada 2 Desember 1957
  2. Melarang aktivitas maskapai penerbangan Belanda (KLM) di wilayah Indonesia
  3. Pengambilalihan aset-aset milik Belanda:
    1. 9  Desember 1957 Bank Escompto diambil alih oleh pemerintah RI.
    2. Perusahaan Perkebunan Belanda ( Netherlandsche Handel Maatschappij /NHM) diambil alih dan diganti menjadi Bank Dagang Negara.
    3. Percetakan De Unie diganti menjadi percetakan negara

Kondisi ini kemudian menyebabkan, Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat. Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

Admind. -. “Ekonomi Indonesia.” diperoleh dari: id.wikipedia.org. Pada: 13:54 16 Oktober 2012.

Admind.-. “Analisis Kondisi Ekonomi Politik Indonesia Tahun 1945-2010.” diperoleh dari: www.stiebinaniaga.ac.id pada: 06:38 Selasa 16 Oktober 2012.

Abdullah Hakam. 26 Mei 2011. “Permasalahan Ekonom Bangsa Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan.” diperoleh dari: http://www.dokumenku-coretanku.blogspot.com pada: 12:39 16 Oktober 2012.

Farida Ariyani. 26 September 2012. “Sumber-Sumber Dana Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia pada Masa Revolusi 1945-1949.” diperoleh dari: www.lontar.ui.ac.id pada: 11:41 Selasa 16 Oktober 2012.

Frefiana Fransisca. 3 Juli 2012. “Keadaan Ekonomi-Keuangan dan Politik Pada Awal Kemerdekaan.” diperoleh dari: http://www.frefianafransisca86.blogspot.com pada: 12:53 16 Oktober 2012.

Ikbal. 15 Januari 2008. “Hutang Indonesia Akibat Konfrensi Meja Bundar.” diperoleh dari: www.ikbalblog.blogspot.com pada 08:15 Selasa 16 Oktober 2012.

Jey Radcliffe. 1 Oktober 2012. “Indonesia di Era Sistem Demokrasi Liberal (1945-1959).” diperoleh dari: www.arvindradcliffe.blogspot.com pada 06:38 Selasa 16 Oktober 2012.

M.C. Ricklef. 2008. Sejarah Indonesia Modern.Jakarta: Serambi.

Oey Hay Djoen. Januari 2004. “Masalah Ekonomi Indonesia.” pEnEbaree-news nomor 3, Januari-2004. Jakarta: Yayasan Penebar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s