Periode Demokrasi Liberal: 1950-1959

(Prof. Alex A. Koroh)

Tahun 1950, Indonesia memasuki sitem ketatanegaraan yang mengacu pada sistem Demokrasi Liberal atau sistem Demokrasi Parlementer. Itu berarti kekuasaan dan kedudukan Parlemen (DPR) sangat kuat.

Terbentuknya negara kesatuan R.I. 17 Agustus 1950 mengakhiri ikatan politik antara R.I. dengan Belanda. Uni Indonesia-Belanda dibubarkan secara sepihak oleh Indonesia, karena Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia harus menentukan sendiri nasibnya—demikian Bung Hatta.

Periode Demokrasi liberal ini ditandai dengan keguncangan-keguncangan dalam pemerintahan dengan jatuh bangunnya kabinet-kabinet. Menurut Dr. Miriam Budiardjo usia kabinet-kabinet pada waktu itu rata-rata 8 bulanan. Labilnya pemerintahan-pemerintahan ini tidak memungkinkan pemerintah dapat melaksanakan program kerjanya.

Ada dua prestasi yang dicapai dalam periode ini:

  1. Pelaksanaan pemilu umum pertama tahun 1955, dalam alam demokrasi liberal. Sifat liberal ni nampak dalam banyaknya peserta pemilu (kontestan) yang berjumlah 172 tanda gambar. Berlangsung di 15 provinsi 4 di Jawa, 3 di Sumatra, 1 Sunda Kecil, 3 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Maluku, dan 1 di Ibukota Jakarta.

    Menghasilkan: the big four (empat besat):

    – PNI: 57 kursi, Masyumi: 57 kursi, N.U.: 45 kursi dan PKI: 39 kursi. PKI sebagai salah satu dari 4 besa adalah suatu kejutan politik. Hasil-hasil pemilu untuk DPR dan Konstituante paralel. Dalam periode ini terjadi berbagai pergolakan didberbagai daerah seperti: DII/TII di Jawa Barat, APRA Westerling, RMS, dsb.

    Juga terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, muncul dewan-dewan diberbagai daerah seperti: Dewan Banteng di Sumtra Barat dipimpin Achmad Husein, Dewan Gajah di Sumatra Utara oleh Kol. Soimbolon, Dewan Mahguni di Sulawesi Utara, oleh Vontje Sumual. Semuanya diatasi dengan operasi-operasi militer: Operasi 17 Agustus dan Operasi Pagar Betis di Jawa Barat.

  2. Bidang Luar Negeri:

    – Pelaksanaan konfrensi Asia Afrika di Kota Bandung 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung, Indonesia menjadi anggota PBB ke 60 tanggal 28 September 1950, timbulnya perstiwa MSA, dan Indonesia berperan dalam pasukan PBB: Pasukan Garuda dst.

Jika disimpulkan penjajhan menghadapkan kita dari berbagai masalah yang menimbulkan krisis-krisis konstitusional, politik, militer, dan ekonomi. Selama tahun-tahun 1950-1960, krisis-krisis diakhiri dengan kembalinya kita pada UUD 1945 melalui Dekrit Kepresidenanan 5 Juli 1959, berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat (Staatsnood Recht) dan mengembangkan Demokrasi Terpimpin, doktrin Revolusi dan Nasakom.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s